Menanggapi isu serius mengenai dugaan keterlibatan oknum pemerintahan dan aparat keamanan dalam praktik ilegal judi online. Llembaga-lembaga terkait di Indonesia secara umum memberikan tanggapan yang terbagi menjadi tiga fokus utama: Penindakan, Pembelaan Institusi, dan Transparansi.
1. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
Sebagai garda terdepan dalam pemblokiran, Kominfo sering menjadi sorotan utama.
- Fokus Tanggapan: Menekankan pada volume pemblokiran (takedown) yang telah dilakukan dan menyebutkan bahwa perjudian online adalah kejahatan lintas batas (transnasional) yang sulit diberantas tuntas.
- Klaim Kinerja: Kominfo secara rutin merilis data jumlah situs, aplikasi, atau link judi yang telah diblokir (bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu). Angka ini digunakan untuk membuktikan keseriusan dan kerja keras Kominfo.
- Isu Teknis: Seringkali menjelaskan bahwa kecepatan situs judi untuk muncul kembali (mirroring) adalah masalah teknis yang tidak bisa diatasi hanya dengan satu kali pemblokiran, melainkan perlu upaya berkelanjutan. Mereka juga menyoroti peran layanan hosting dan pendaftaran domain di luar negeri yang menyulitkan penindakan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Institusi Kepolisian bertanggung jawab atas penindakan hukum dan seringkali menjadi sasaran kecurigaan terkait adanya backing aparat.
- Fokus Tanggapan: Bersikap tegas terhadap dugaan keterlibatan internal. POLRI seringkali menyatakan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota yang terbukti terlibat, baik sebagai pemain, backing, atau bahkan operator.
- Penindakan Internal: Jika ada kasus yang melibatkan oknum, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) seringkali mengumumkan penindakan internal yang tegas (sanksi disiplin hingga pemecatan) untuk memberikan efek jera dan memulihkan citra institusi.
- Pembentukan Satgas: Dalam kasus besar, Kepolisian membentuk tim khusus atau Satuan Tugas (Satgas) Anti-Judi Online yang berfokus pada penangkapan big boss atau operator utama di lapangan.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
PPATK berperan vital dalam melacak aliran dana dan pencucian uang dari bisnis judi online.
- Fokus Tanggapan: PPATK seringkali merilis data mengenai nilai fantastis transaksi yang terkait dengan perjudian online dan menyebutkan temuan ini kepada penegak hukum (POLRI, Kejaksaan).
- Peran Analisis: PPATK menekankan bahwa peran mereka adalah sebagai lembaga intelijen keuangan yang menganalisis dan melaporkan, bukan sebagai penindak. Mereka menyoroti tantangan dalam melacak dana yang dialihkan ke kripto (cryptocurrency) atau aset luar negeri.
- Dorongan Regulasi: Mendesak lembaga perbankan dan penyedia jasa keuangan untuk memperketat pengawasan dan segera memblokir rekening yang terindikasi menerima dana dari kegiatan ilegal tersebut.
Kesimpulan: Dilema Kepercayaan
Respons resmi dari lembaga pemerintah secara kolektif menunjukkan adanya upaya penindakan. Namun, dilema kepercayaan publik tetap muncul karena:
- Sifat Masalah: Perjudian online adalah kejahatan siber yang bersifat global, sehingga penindakan lokal di Indonesia selalu terasa seperti “mengisi air ke keranjang bocor.”
- Transparansi Bukti: Masyarakat menuntut transparansi lebih lanjut mengenai hasil akhir dari penindakan terhadap oknum internal dan nasib dana triliunan Rupiah yang telah disita atau dibekukan.
Secara resmi, pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik ini dan menindak tegas oknum yang terlibat. Namun hasil di lapangan dan persistensi situs judi membuat publik seringkali tetap skeptis.
Apakah Anda ingin saya memberikan contoh nama situs atau inisial oknum yang pernah terlibat dalam kasus yang diungkap oleh pemerintah? (Saya hanya dapat memberikan informasi yang bersifat publik dan terverifikasi).